mtsn2mataram,  Rabu tanggal 28 Maret 2018 bertempat di ruang Lab Multimedia MTsN 2 Mataram digelar pembinaan pada hari terakhir audit oleh Irjen Kemenag RI yang diikuti oleh Kepala Madrasah, seluruh guru-guru baik guru interen maupun guru YDPK, Kepala Staf Tata Usaha beserta seluruh jajarannya.

Titik Orbawati selaku Tim Pengendali Teknis yang didampingi oleh  Ida Farida selaku anggota Tim pada awal arahannya menyampaikan  apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasihnya kepada seluruh Guru dan Karyawan yang ada di Lingkungan MTsN 2 Mataram atas sambutan dan penerimaan yang begitu baik dan ramah terhadap Tim Audit Irjen Kemenag RI.

Adapun arahan pertama yang disampaikan adalah PP 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin Pegawai Negeri  di seluruh Indonesia terutama terkait kehadiran PNS/ASN untuk memenuhi Jam Kerja sediikit 37,5 Jam/Minggu. Bila terjadi indisipliner terhadap PNS maka akan diberikan hukuman ringan, sedang dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari : penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Adapun jenis hukuman disiplin berat adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, ungkap Titik.

Lebih lanjut Titik Orbawati menjelaskan hukuman ringan diberikan kepada PNS bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja mendapatkan teguran lisan, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 sampai 10 hari kerja mendapatkan teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari kerja. Adapun hukuman sedang dengan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 sampai dengan 20 hari kerja, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 – 25 hari kerja, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 – 30 hari kerja.

Sedangkan hukuman berat yang jatuhkan kepada PNS untuk penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun bagi PNS bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 – 35 hari kerja, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu bila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 – 40 hari kerja, pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu bia tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 – 45 hari kerja, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.

Di akhir pengarahannya Titik Orbawati menyinggung tentang Tata Tertib Peraturan Dirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2013 dan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7214 Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pembayaran Tunjungan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah tahun 2018 serta Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja (tukin). Lan.

Berita dapat diakses di https://ntb.kemenag.go.id/baca/1522290960/auditor-irjen-kemenag-ri-lakukan-pembinaan-di-mtsn-2-mataram