mtsn2mataram- Tim Auditor Irjen Kemenag RI gelar ekspose hasil audit pada MAN 1, MTsN 1 dan MTsN 2 Mataram bertempat di gedung Aula MTsN 1 Mataram pada Kamis (29/3/2018) dihadiri oleh masing-masing kepala madrasah, kepala tata usaha, bendahara dan beberapa guru. Turut hadir pula Kepala Kemenag Kota Mataram H. Burhanul Islam yang didampingi oleh Kasubag Kemenag Kota Mataram H. Sulhi.
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Kemenag Kota Mataram H. Burhanul Islam dalam sambutannya ia menyampaikan atas nama instansi Kementerian Agama lingkup Kota Mataram menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat Kemenag RI yang telah melaksanakan audit kinerja di madrasah negeri Kota Mataram sehingga siang ini sebagai tindak lanjutnya diadakan ekspose dari hasil audit oleh Inspektorat Kemenag RI. “Apapun hasilnya sekecil apapun temuan-temuannya yang sampaikan oleh tim auditor maka menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita untuk menindaklanjutinya”, ungkapnya. 
Sementara Titik Orbawati selaku Tim Pengendali Teknis Auditor Inspektorat Kemenag RI setelah melakukan audit selama 3 (tiga) hari yang berbeda-beda pada MAN 1, MTsN 1 dan MTsN 2 Mataram menyampaikan hasil temuannya yang perlu mendapat perhatian serius dan ditindak lanjuti segera mungkin. Adapun hasil temuan tim auditor Inspektorat Kementerian Agama Republik Indonesia dapat kami rangkum sebagai berikut. 
A. Kegiatan belajar mengajar (KBM)
1. Terdapat guru yang belum membuat perangkat pembelajaran dan terdapat guru yang membuat perangkat pembelajaran namun tidak lengkap (prota, prosem, silabus, RPP) dan ada yang belum di jilid sesuai Pemenpan dan RB No. 16 tahun 2009, Kemendikbud No. 103 tahun 2014 dan Kemendikbud 21 tahun 2016.
2. Supervisi Kepala Madrasah belum maksimal sesuai PMA No. 29 Tahun 2014.
3. Terdapat beberapa rombel yang melebihi rasio kapasitas siswa dalam 1 kelas yaitu MI 28, MTs 32, MA 36, (sesuai Kemendikbud No. 22 Tahun 2016)
4. Terdapat sarana prasarana yang belum terpenuhi (laboratorium IPA, Biologi, Fisika, Kimia masih menjadi satu laboratorium IPA) (sesuai Permendiknas No 24 Tahun 2007)
B. Kegiatan Penerima Dana PIP
1. Terdapat siswa yang benar benar tidak mampu namun karna tidak mempunyai KIP, KIS, maka tidak mendapatkan bantuan.
2. Terdapat penggunaan dana PIP yang tidak berkaitan dengan pembelajaran siswa seperti digunakan untuk membeli jam tangan
3. Seleksi dan verifikasi sudah dilakukan, namun berita acara tidak dibuat.
4. Laporan pertanggungjawaban bantuan PIP tidak dibuat.
5. Monitoring/evaluasi tidak dilaksanakan (sesuai Keputusan Dirjen Pendis No. 481 Tahun 2017.
C. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1. Bendahara belum membuat BKU BOS dan buku Pembantu Pajak (Formulir BOS K-2 dan K-3 , namun masih menyatu dengan pembukuan yang lain.
2. Masih terdapat kuitansi bendahara yang tidak diuraikan dengan jelas, tidak didukung dengan faktur belanja dan tidak ditandatangani/disetujui Kepala Madrasah.
3. Laporan kegiatan tidak dibuat yang ada hanya lampiran laporan keuangan saja.
4. Tidak dibuat laporan pertanggungjawaban BOS (Formulir BOS-08).
5. Terdapat pembayaran honor ekstrakurikuler yang dibayarkan tidak sesuai peruntukkannya (honor-honor koordinator)
6. Terdapat pendaftaran lomba yang sudah didanai dari dana komite tetapi masih dicairkan juga dari dana BOS.
7. Terdapat pembayaran honor panitia yang tidak sesuai dengan ketentuan.
8. Terdapat pembelian sarana prasarana pembelajaran BOS berupa alat peraga IPA dan lainnya yang belum diberikan nomor registrasi barang.
9. Terdapat pembayaran kegiatan Desember 2016, namun tetap pencairan dilakukan pada anggaran tahun 2017.
D. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kinerja (TUKIN)
1. Masih terdapat kurang potong dalam pembayaran Tukin karna belum memperhitungkan ketidakhadiran, izin, terlambat datang dan pulang cepat untuk pegawai.
2. Masih terdapat selisih pembayaran tukin yang belum dipotong karna belum memperhitungkan ketidakhadiran, izin, terlambat datang dan pulang cepat untuk guru. (sesuai PMA NO 29 TAHUN 2016)
E. Kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium/Peralatan Komputer/ICT
1. Terdapat dokumen yang tidak lengkap yaitu TOR/KAK, HPS, tidak ada surat pesanan, tidak ada SK pejabat pengadaan, PPK tidak memiliki sertifikat Barjas.
2. Terjadi kemahalan harga (sesuai PP No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 
F. Kegiatan pengadaan Peralatan dan Mebeler (kursi siswa, laptop, printer dan finger print)
1. Terdapat dokumen yang tidak lengkap yaitu TOR/KAK, HPS, tidak ada surat pesanan, tidak ada SK pejabat pengadaan, PPK tidak memiliki sertifikat Barjas, serta belum dilakukan penomoran registrasi atas 1 unit printer.
2. Terjadi kemahalan harga terhadap 2 unit laptop (Usesuai U No 17 Tahun 2013 dan PP No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan PMK No 120 Tahun 2007 tentang penatausahaan BMN). 
G. Kegiatan Pengadaan Media Pembelajaran Robotik Madrasah
1. Terdapat dokumen yang tidak lengkap yaitu tidak dilengkapinya spesifikasi barang dan gambar sebagai lampiran HPS, dan PPK tidak memiliki sertifikasi Barjas.
2. Terdapat kemahalan harga atas pengadaan media pembelajaran robotik (sesuai UU No 17 Tahun 2013 dan PP No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah).
H. Kegiatan Rehab Berat Ruang Kelas
1. Terdapat kekurangan prosedur dalam dokumen jasa konsultasi perencanaan, dokumen pengawas dan dokumen kontrak fisik antara lain Instruksi Kepada Peserta (IKP), Lembar Data Pengadaan (LDP) , dokumen penawaran teknis, surat penawaran, tanggapan, dan saran terhadap KAK, Uraian pendekatan, metodologi dan program kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan, komposisi tim dan penugasan, jadwal penugasan tenaga ahli, Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan, surat pernyataan kesediaan untuknditugaskan, fakta integritas formulir isian kualifikasi, Lembar Data kualifikasi (LDK), IMB.
2. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan terdapat barang yang dibeli tidak dalam kondisi baru.
3. Anggaran tidak hanya digunakan untuk rehab ruang kelas akan tetapi juga dipakai untuk rehab ruang kepala madrasah, ruang wakil kepala, ruang TU, ruang Osis dan kamar mandi siswa.
4. Terdapat beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai kontrak sehingga timbul adanya kekurangan volume pekerjaan. 
Dan temuan lain-lainnya adalah terkait Kedisiplinan PNS, terdapat pegawai JFU dan guru yang kehadirannya masih kurang, sebagaimana dituangkan pada PP No 53 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pendis No 1 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Guru dilingkungan madrasah.
Adapun hasil audit kinerja dari masing-masing madrasah negeri se-Kota Mataram dari peringkat pertama hingga kelima adalah sebagai berikut MTsN 1 Mataram 83.69 % kategori Berhasil, MTsN 2 Mataram 82.90 % kategori berhasil, MAN 2 Mataram 79.86 % kategori cukup berhasil, MTsN 3 Mataram 78.10 % kategori cukup perhasil dan MAN 1 Mataram dengan nilai 75.10 % kategori cukup berhasil. Selain itu diekspose pula hasil capaian SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) untuk masing-masing satker yaitu MAN 1 Mataram 80.70 % kategori berhasil, MTsN 1 Mataram 86.56 % kategori berhasil dan MTsN 2 Mataram 85.30 % dengan kategori berhasil pula. Ruslan